Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kabupaten Pasaman
Sari
Keywords:
Strategic Management, BPK, POAC, Hindering Factors, Local Government
Teks Lengkap:
Download PDFReferensi
Agusti, A. F. (2014). Faktor Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Kementerian/Lembaga. https://staff.ui.ac.id/system/files/users/hilda.rosieta/publication/2014-_iv.pdf
Akbar, B. . (2015). Tindak, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesian Di, Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Indonesia. Skripsi. Universitas Brahwijaya.
Andrew, M. (2019). Evaluasi Kebutuhan Pengguna Jasa Konstruksi Dengan Pendekatan Building Information Modeling. 2(1), 27–36.
Aurora, T. K. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya.
Badriyah, L. (2019). Gambaran Faktor Ketidakpatuhan Program Diet Pada Klien Diabetes Melitus . Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 5. 14. 14–43.
Banjar Nahor, J. L., Adriani, A., & Nor, W. (2021). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Pada Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Apip Inspektorat Kabupaten Barito Timur. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 1. https://doi.org/10.29103/jak.v9i1.3447
BPKP. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah (BPKP (ed.); e-Learning). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Dwiputrianti, S. (2008). Efektifitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan Dalam Mewujudkan Reformasi Tranparansi Fiskal Dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) Di Indonesia. 5. https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v5i4.442Septiana Dwiputrianti
Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(1), 118–128.
Friska Ramadanty Sasmito, M. S. dan A. S. (2020). Analisis Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Efektivitas LHP BPK RI. 21(1), 1–9.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hair, J. F. J. et al. (2010). Multivariate Data Analysis (Pearson Education Limited (ed.); 7 th). Harlow
Irawaty A. Kahar. (2008). Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi (Organizational Change) pada Perpustakaan Perguruan Tinggi. Jurnal Studi Perpustakaan Dan Informasi, Vol.4, No.(1), 1–7.
Jauch Lawrence R. & Glueck William F. (2011). Manajemen Dan Strategis Kebijakan. Erlangga.
Lestari, M. M., & Lestari, T. (2022). Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Owner, 6(4), 3553–3565. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171
Marliani, L., & Djadjuli, R. D. (2019). Menakar Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Di Era Globalisasi. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 10(2), 74. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i2.1654
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, April 2019, 1–26.
Nurdiana. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tesis. Universitas Hasanuddin.
Perbup 41/2017. (n.d.). Perbup Nomor 41 tahun 2017.Pdf.
Pongoliu, Rahmi Ramadhan Saerang David Manossoh, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(1), 1–10. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254
PP 38, 2016. (2016). Pp 38 Tahun 2016.
PP No. 8 Tahun 2006. (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
PP No 12 Tahun 2019. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Media Hukum, 184.
Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. ProBank, 6(1), 120–128. https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879
Rudji, V. V. (2018). Faktor Penyebab Lambatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (Studi Pada Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat).
Salusu, J. (2006). Pengambilan Keputusan Stratejik. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan …. Jurnal Nasional Akuntansi XVIII, September.
Shulthoni, M. (2017). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 6(1), 2013–2015.
Siti Anom, S. S. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kepaduan Tim Terhadap Keefektifan Tim Kerja Pppptk Medan. Jurnal Prointegrita, 4(1), 219–229. https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.584
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (E. Sutopo (ed.)). ALFABETA, cv.
Suryanto, A. (2016). Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo D.I Yogyakarta Dan Implementasi Manajerial. Interdisciplinary Postgraduate Student Conference, 1, 83–90. http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/11-AGUS_SURYANTO.pdf
Syukriy, A., & Andra, A. J. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23–26.
Terry, G. R. (2013). Dasar-dasar Manajemen. In Terjemahan: & G. . Ticoalu (Eds.), Terjemahan: G.A Ticoalu (Issue dalam afifudin). CV. Alfabeta.
Undang-Undang RI No 1, U. N. 1 T. 2004. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jurnal Media Hukum, 1964(1), 1–122. Undang-Undang Nomor 1 tahun,Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
Usman, H. (2013). Manajemen : teori, praktik, dan riset pendidikan. Bumi Aksara.
UU No.15 Tahun 2004. (2004). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
UU No.15 Tahun 2006. (2006). Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2, 0.
Wijaya, C. (2017). Perilaku individu organisasi. In Lembaga Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Medan. www.lpppindonesia.com
DOI: https://doi.org/10.37531/mirai.v8i2.5156
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.