Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang
Sari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi keuangan pemerintah daerah pada kantor camat Bungin. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dengan kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian kualitatatif diskriptif peneliti dapat menjelaskan secara detail sistem akuntansi keuangan pemerintahan dalam mewujudkan transparansi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Camat Bungin telah mewujudkan transparansi keuangan daerah karena Sistem dan Prosedur pencatatan pelaporan penerimaan pengeluaran kas telah sesuai dengan peraturan pemerintah PP Nomor 71 2010.
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Keuangan Daerah
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Adisasmita. 2017. Pengelolaan Sumber Daya Publik Kepada Pihak-Pihak Yang Membutuhkan Informasi.Graha. Yogyakarta. Buku edisi kedua
Andi, Nirwana. 2021. Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah kota pare-pare. Jurnal ekonomi dan bisnis. UMPAR
Arifuddin. 2019. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Sebagai Pedoman. Majalah ekonomi
Azima.2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publikasi Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Akuntansi bisnismdan public vol.8 No 1
Agus. 2013. Mewujudkan Good Governance Melalui pelayanan Publik. Gaja Mada University Press
Chabib, Heru. 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah. Bibliografi. Bandung, Fokus Media
Erlina. 2013. System Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Ekonomi dan Bisnis. Salemba Empat
Erwinton Putra Antonius Tarigan, Lastria Nurtanzila. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan KeuanganDaerah.https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Standar+akuntansi+pemerintahan+dalam+mewujudkan+Akuntabiliitas+dan+Transparansi+pengelolaan+keyangann+daerah+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dxgl-6nEbt4AJ
Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani. Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal ilmia bisnis pasar modal umkm.Institut Bisnis Nusantara Vol. 2 No1 .https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+transparansi+dan+akintabilitas+terhadap+pengelolaan+keuangan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dge7AmTz0nl0J
Harianto, Sahmuddin, Arifuddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Universitas Diponingoro
Henny, Muliyadi dan astuti 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. Jurnal ilmia akuntansi fakultas ekonomi. Universitas Pakuan. Vol 3 No 2.
Mentu. 2016. Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Yang Dapat Dirasaka Oleh Stakeholders Dan Lembaga.
Murti, Dian. 2017. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negri Makassar.
Mulyadi. 2016. Tentang Untuk Menyediakan Informasi Keuangan Yang Dibutuhkan Oleh Manajemen Dan Atau Akuntansi
Modul. 2016. Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Yang Dapat Disarankan Oleh Stakeholders Dan Lembaga
Rizqi. 2019. Penerrapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Kabupaten Purworejo. STIE Yogyakarta
Saroji. 2021 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Keuangan. Jammi
Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Toni.2016. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provensi Lampung. ISSN 2655 – 3457.
Wiwi. 2021. Pengaruh Sistem Akuntans, Pengawasan Internal Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiya Surakarta.
Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Nomor 38 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pemendagri
Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Nomor 64 Tahun 2013 . Tentang penerapan standar akuntansi pemerintah daerah
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2016. Tentang Pemerintah Daerah
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v4i1.2162
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional