Analisis Efisiensi Dan Eefktivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Papua Dimasa Pandemi Covid-19
Sari
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efisiensi dan efektivitas belanja modal di Provinsi Papua. Untuk mempelajari masalah ini digunakan penelitian ex post facto. Tipe datanya menggunakan data sekunder untuk periode masa pandemi covid-19. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran belanja tidak langsung masih mendominasi belanja daerah alokasi. Belanja tidak langsung bersifat konsumtif, sedangkan belanja langsung cenderung bersifat jangka pendek dan investasi jangka panjang. Hasil analisis selama tahun masa pandemi covid-19 menggunakan pendekatan konsumsi menghasilkan pertumbuhan, jangka pendek dan fluktuatif. Secara keseluruhan, berdasarkan profil alokasi belanja dapat diketahui bahwa pelaksanaannya belum dilakukan secara efisien dan efektif. Studi ini menyarankan agar dimasa yang Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat meningkatkan alokasi belanja langsung sehingga tercipta keseimbangan dengan pengeluaran tidak langsung. Hal ini bertujuan agar dalam kondisi dalam jangka panjang mampu memberi keuntungan kepada masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Belanja Modal; Konsumsi; Modal; Pertumbuhan.
Abstract
This study aims to describe the efficiency and effectiveness of capital expenditure in Papua Province. To study this problem, ex post facto research was used. The data type uses secondary data for the period of the COVID-19 pandemic. It is collecting data using a documentation study. The results of this study indicate that the amount of indirect expenditure still dominates the allocation of regional expenditures. Indirect spending is consumptive, while direct spending tends to be a short-term and long-term investment. The analysis results during the year during the covid-19 pandemic using the consumption approach resulted in growth, short-term and volatile. Overall, based on the expenditure allocation profile, it can be seen that the implementation has not been carried out efficiently and effectively. This study suggests that the Papuan Provincial Government can increase the allocation of direct expenditures in the future to create a balance with indirect expenditures. This is intended to provide benefits to the community in the long term because it can improve the welfare of the community as a whole and sustainably.
Keywords: Capital Expenditures; Consumption; Capital; Growth.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Adi, PGK (2019). Analisis Capital Budgeting untuk Menilai Kelayakan Usaha Karaoke.Tinjauan Kebijaksanaan PINISI , 3 (1), 47–52.
Aulya, R., Mindarti, LI, & Amin, F. (2016). Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Tata Kelola (Studi di Pariwisata SidomulyoDesa, Kota Batu). Jurnal Ad'ministrare , 3 (2), 11–30.
Creswell, JW, & Creswell, JD (2017). Desain penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan campuranmetode pendekatan . Publikasi bijak.
Dincă, V. (2019). Penentu adopsi komputasi awan oleh UKM Rumania di dunia digitalekonomi. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen , 20 (4), 798–820.https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9856
Fox, T., Ward, H., & Howard, B. (2002). Peran Sektor Publik Dalam Penguatan PerusahaanTanggung Jawab Sosial : Studi Dasar Penguatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: AStudi Dasar . Bank Dunia.
Freire-González, J. (2018). Perpajakan lingkungan dan hipotesis dividen ganda di CGEliteratur pemodelan: Sebuah tinjauan kritis. Jurnal Pemodelan Kebijakan , 40 (1), 194–223.https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2017.11.002Isma, EW, Darwis, M., Saleh, S., & Salam, R. (2017). ! 2020. Hal 203-212
Arsyad Lincolin, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi ke-dua, Penerbit BPFE Yogyakarta
C.S.T.Kansil, 2001, Sistem pemerintahan Indonesia, penerbit Bumi Aksar. Devas,Nick Brian Binder,Anne Booth,Kenneth Davey and Roy Kelly,1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , UI-Press,Jakarta
Halim Abdul, 2004, akuntansi sector publik keuangan daerah, penerbit Salemba Empat Jakarta
Jhingan (1997), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penebit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kuncoro Mudrajat , 2004, otonomi dan pembangunan daerah, penerbit Erlangga Jakarta
Koncoro Mudrajad,1995,Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan, Majalah Prisma, No, 3-17.
Mardiasmo, 2004 efisiensi dan efektifitas, penerbit Andy Jakarta
Nurlan Darise, 2006, pengelolaan keuangan daerah, penerbit Indeks Jakarta
Saragih Juli Panglima,2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi,Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta. Soetisna Momon, Sandjaya, dan Syahraan Basah, studi kasus tentang Otonomi Daerah
Sukirno Sadono, 2006. Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-2, Penerbit Kencana Predana Media Group
Suparmoko M.A ,2002,Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi pertama,penerbit Andi,Yogyakarta.
Suparmoko,M.A., 2003. Keuangan Negara dalam teori dan praktek, Edisi ke-5, Penerbit BPFE Yogyakarta.
Pedoman Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan Daerah & Hibah untuk Daerah, penerbit Bp.Cipta Jaya. Jakarta
Suseno, T, Widodo. (1999). Pengantar Ekonomi Makro. Penerbit Erlangga Jakarta
Todaro M. P, (1997) Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid 1. Penerbit Erlangga Jakarta
Badan Pusat Statistik, Kabupaten Minahasa Utara Dalam Angka, Beberapa edisi Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,Fokusmedia,Bandung
Undang-undang otonomi daerah,edisi revisi tahun 2006,Penerbit Fokusmedia,Bandung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penerbit Fokusmedia,Bandung
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v4i1.988
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional