Abstract
Indonesia sebagai negara dengan sumber penerimaan kas terbesar berasal dari pajak. Pajak sebagai iuran yang wajib dikenakan bagi setiap orang pribadi yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNA) atau Warga Negara Asing (WNI) yang berdomisli di negara Indonesia dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurang bayar dan lebih bayar yang terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa tahun 2021 PT Graphika Global Dinamika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa terjadi kurang bayar dikarenakan nominal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran lebih besar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa terjadi lebih bayar dikarenakan nominal pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dengan arti pembelian barang di perusahaan lebih besar daripada penjualan barang dikarenakan PT Graphika Global Dinamika menjual barang ke kawasan bebas dengan Pasal 16B ayat 1 Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak bisa dikreditkan dengan itu perusahaan mengalami lebih bayar.
Kata Kunci: Perhitungan; Pemungutan; Pelaporan; Pajak Pertambahan Nilai (PPN
References
Alfian, M., Mira, M., & Rusydi, M. (2019). Analisis Perhitungan & Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 2(1), 32–46. https://doi.org/10.26618/jrp.v2i1.2846
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, (2007).
Kacaribu, A., & Vincent, E. (2022). Analysis of the Value-Added Tax Implementation At Pt. Intitera Primayudha. International Journal of Social and Management Studies (Ijosmas), 3(1), 344–350.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18, (2000).
Purba, M. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Jurnal AKuntansi Barelang, 89–103.
Tentang Pajak Pertambahan Nilai. (2009). Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun.
© All rights reserved 2018. S E I K O : Journal of Management & Business - ISSN (Print) : 2598-831X, ISSN (Online) : 2598-8301.
